Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jakarta – Komisi IX DPR RI akan mengagendakan rapat gabungan antara Kemenakertrans RI dan Kementerian BUMN , perihal penyelesaian masalah outsourcing. Demikian salah satu kesimpulan Rapat Kerja (Raker) antara komisi IX dengan Kemenakertrans.

Raker tersebut digelar Senin (21/1/2013), dipimpin langsung Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning. Dari Kemenakertrans tampak hadir Muhaimin Iskandar yang didampingi seluruh  Dirjen di lingkungan Kemenakertrans.

Kesimpulan ini merupakan kesimpulan yang kesekian kalinya, yang gagal dijalankan oleh Komisi IX. Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX tangal 24 Oktober 2012 tahun yang lalu,  juga membuat rekomendasi untuk memanggil Kementerian Negara BUMN, setelah menerima pengaduan buruh Pertamina

Menurut Arif, dari Fraksi PKS, di perusahaan BUMN banyak terjadi persoalan outsourcing dan kebijakan pemecatan sepihak. Arif memberi contoh di Pertamina dan PLN direksinya arogan dan sering main pecat, terutama kepada karyawan yang aktif di serikat pekerja.

“Hal ini merupakan contoh yang buruk. Kalau perusahaan negara saja gampang main pecat, hal ini tentu akan ditiru perusahaan swasta,” ujar politikus PKS yang juga mantan aktivis buruh ini.

Selain hal di atas, Raker juga membahas persoalan upah, BLK, TKI, dan juga persoalan penyerapan anggaran tahun 2012 di Kemenakertrans.

Dalam kesimpulan Raker lainnya, Komisi IX menilai penyerapan anggaran Tahun 2012 di Kemenaertrans tidak mencapai 100%. Komisi IX meminta Kemenakertrans melakukan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan secara komprehensip, sehingga dapat diketahui kendala atau penyebab ketidaksanggupan penyerapan anggaran tahun 2012 tersebut.

Kesimpulan lainnya, Komisi IX meminta Menakertrans RI agar para Dirjen mendorong realisasi kegiatan wirausaha guna mencegah pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.(ptr)