Tulus Abadi (tengah), Ketua Harian YLKI, ketika menjadi pembicara diksusi dengan tema “Orang Miskin Sakit Siapa Bertanggung Jawab?” yang diselenggarakan wartawan parlemen 7 Maret 2013.

Jakarta – Saat ini, rumah sakit telah dijadikan lahan untuk menambang uang. Rumah sakit diwajibkan untuk mendulang PAD (Pendapatan Asli Daerah), Secara etika, hal ini salah dan sangat tidak etis, rumah sakit yang notabene sisi semanusiaan,  tetapi dijadikan lahan untuk mencari uang.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tulus Abadi, Ketua Harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), ketika menyampaikan paparannya dalam diskusi “Orang Miskin Sakit Siapa Yang Bertanggung Jawab?”, di ruang press room DPR RI, Kamis (7/3/2013). Selain Tulus, tampil Ribka Tjiptaning Ketua Komisi IX DPRI sebagai pembicara dalam diskusi yang diadakan wartawan parlemen.

Tulus menyatakan bahwa di negara yang liberal sekalipun,  seperti  Amerika dan Jepang,  tidak ada orang sakit dibisniskan. YLKI pernah menentang 3 RSUD di Jakarta dijadikan PT. RSUD Pasar Rebo, RSUD Cengkareng dan  Rumah Sakit Haji akan dijadikan PT oleh Pemda DKI.”Kami langsung melakukan uji materi ke MA, bahwa ini nggak benar, tidak etis, ketika RSUD dijadikan PT untuk mencari uang,” ungkapnya

Tulus memberi apresiasi kepada MA, karena masih cukup berfihak. “Ketiga Perda itu dibatalkan oleh MA, sehingga rumah sakit itu dikembalikan menjadi RSUD lagi,” ujarnya.

Tetapi, Tulus melihat ada kekoyolan karena kemudian pengawasannya melemah. YLKI menggugat RSUD Pasar Rebo, karena sore hari tidak membuka praktek pasien jaminan, tetapi pasien berbayar ala rumah sakit swasta. “Ini namanya rumah sakit pemerintah sudah menjadi rumah sakit setengah swasta,” kecamnya.

Menurut Tulus, komersialisasi dunia kesehatan merupakan persoalan sistimik, dari hulu sampai hilir. dimulai paradigma atau idiologi rumah sakit. Paradigma atau idiologi, di mana dokter sebagai profesi, tidak bisa dilepaskan dari pendidikan dokter yang sangat mahal. “Miniimal masuk kedokteran itu Rp 150 juta, apalagi untuk spesialis  bisa mencapai Rp 1 Milyar.

Mahalnya pendidikan kedokteran menyebabkan sangat sedikit  dokter yang mau ditempatkan ke daerah. Semua dokter inginnya di kota- kota yang berduit, apalagi dokter spesialis hanya ada di kota besar,” ungkapnya.

Sehingga menurutnya, secara empiris ada jarak antara profesi kedokteran yang mulanya sebagai pendidikan kemanusiaan, dengan pendekatan ekonomi. “Ketika dia jadi dokter dia berfikir bagaimana dia mengembalikan modal,” jelasnya.

Dalam tataran praktek, Tulus melihat cara yang sangat tidak manusia pun dilakukan. Karena untuk menutup PAD seorang dokter menyuntik pasien, padahal seharusnya tidak. Menurut Tulus hal ini dilakukan agar obatnya laku.

Di Amerika, menurut Tulus seorang dokter akan menyodorkan obat generik dulu, kalau tidak ada baru obat paten. Tapi ia melihat justru di Indonesia kebalikannya. “Jadi, bila Menkes mengatakan obat generik tidak naik, hal itu percuma karena kontribusi obat generik kecil. Pasien tidak punya otonomi dalam memilih obat,” sesalnya. (ptr)