Dirjen PHI dan Jamsos Kemanakertrans RI, ketika mengikuti Rapat dengan Komisi IX DPR RI, beberapa waktu yang lalu.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemanakertrans RI, ketika mengikuti Rapat dengan Komisi IX DPR RI, beberapa waktu yang lalu.

Jakarta – Komisi IX DPR RI menyatakan keberatan atas ketidakhadiran PT. Pertamina (Persero) dan PT. Garuda Indonesia (Persero). Untuk itu, Komisi IX DPR RI akan mengirimkan surat protes kepada Menteri BUMN agar memberikan sanksi atas ketidakhadiran dua perusahaan tersebut.

Demikian salah satu kesimpulan Rapat Panja Outsourcing, Senin (7/10/2013). Rapat Panja Outsourcing  mengundang   Dirjen PHI dan Jamsos Ketenagakerjaan dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans RI serta jajaran direksi perusahaan BUMN. Rapat dipimpin oleh Ketua Panja, Ribka Tjiptaning.

Panja Outsourcing Komisi IX DPR RI menganggap ketidakhadiran Direktur Utama Perusahaan BUMN tersebut merupakan sikap pejabat negara yang tidak menghargai Legislatif. Dua perusahaan BUMN yang diundang Panja , yaitu PT. Pertamina (Persero) dan PT. Garuda Indonesia (Persero), hanya mewakilkan HRDnya, tanpa kehadiran Dirutnya.

“Badan Usaha Milik Negara bukan perusahaan biasa, melainkan juga bagian dari negara. Sehingga Bapak-Bapak ini juga pejabat negara. Kalau negara saja sudah tidak patuh, bagaimana dengan perusahaan swasta,” sesal politisi Golkar itu.

Terkait hal tersebut, anggota Panja Outsourcing Indra meminta kepada pimpinan rapat untuk mengirimkan surat protes kepada Menteri BUMN untuk memberikan sanksi kepada dua perusahaan tersebut.(Rizal)